Namun beberapa hari setelah itu, mereka mendapat "kejutan" dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan BP Batam. Pemerintah menyampaikan, bahwa pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar di Indonesia ini, segera dibangun oleh Xinyi Grup dari China dengan nilai investasi sebesar 11,6 miliar USD atau setara Rp174 triliun.
Beberapa hari setelahnya, Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan, investasi tersebut akan tetap dilaksanakan dan diperkirakan menyerap banyak tenaga kerja, termasuk anak tempatan. Akan ada sekitar 35.000 lowongan kerja baru di Pulau Rempang.
"Investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35 ribu orang. Karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rempang. Pelaksananya adalah Xinyi Group yang merupakan perusahaan dari Xinyi Glass dan Xinyi Solar. Xinyi adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong dan menjadi produsen kaca terbesar di dunia," tegas Bahlil.
Dia juga menjelaskan, pabrik ini akan menjadi yang terbesar nomor dua di dunia setelah China, dan terbesar nomor satu di luar Tiongkok. Hasilnya nanti, difokuskan untuk ekspor, karena pasar utamanya adalah pasar internasional. Produknya digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan energi.
Mendengar ini, tentu saja masyarakat tersengat getir. Ternyata pertemuan dengan Bahlil hanya sekadar basa dan basi. Bahkan, Pemerintah Kepri dan BP Batam mereka nilai sengaja menutup mata dari samping. Pemda sepertinya memakai kacamata kuda yang melihat lurus-lurus saja. Akibat pembangunan itu, melenyapkan bentuk keberpihakan dan kepedulian kepada sejarah dan masyarakat.
Masyarakat pun kasak-kusuk. Segala bentuk protes disampaikan ke berbagai pihak. Surat menyurat juga berkelayapan kian kemari mencari perlindungan dan perhatian. Tapi tak ada yang menghasilkan.
Rempang yang malang tetap akan dihancurkan untuk pabrik. Asa masyakarat terbuang dalam limbah yang paling kotor. Karena itulah kemudian terjadi demo besar-besaran. Dengan dukungan etnis Melayu yang bersimpati, mereka bersumpah akan melakukan demonstrasi berkali-kali lagi.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyebut, masalah pembangunan Rempang ini, sudah disosialisasikan sejak April 2023, melalui media massa, media sosial, siaran pers resmi, hingga dibentuk tim yang langsung datang untuk melakukan sosialiasi ke masyarakat sampai saat ini.
"Jadi tidak benar jika mereka tidak menanggapi keluhan masyarakat. Bahkan tanah masyarakat yang terkena pembangunan akan diganti rugi dengan wajar. Mereka pun akan dibangunkan pemukiman yang layak," sebutnya.
Ia juga mengatakan proyek ini ditindaklanjuti secara serius, hati-hati dan selalu membuka ruang bagi masyarakat Rempang untuk berdialog dan berdiskusi. Makanya, dia membantah keras tudingan kelompok masyarakat sipil bahwa sosialisasi dilakukan secara tidak transparan.
Tapi apapun itu, warga Rempang sampai titik darah terakhir, tetap akan menolak relokasi dan penggusuran kampung tua yang ada di wilayah itu. Kalau toh akan dibangun juga, mereka minta 16 kampung tua tersebut tidak diapa-apakan.
Kampung itu sudah menjadi kampung adat yang menjadi permukiman warga asli yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Dalam masalah inilah mereka bertikai dan tak bisa menerima masukan dari Ketua BP Batam, Muhammad Rudi.
Prajurit Kesultanan Riau-Lingga
Menjawab tentang pertikaian ini, Budayawan Melayu, Prof Dr. Dato' Abdul Malik M.Pd menyebut, warga Rempang memang orang Melayu yang berwatak keras dan masih memegang adat resam. "Penduduk asli Rempang, Galang, dan Bulang (kini masuk wilayah Kota Batam) adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang sudah eksis sejak 1720 masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I," katanya.
Menurut Dato' Malik, pada Perang Riau I (1782-1784) mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II (1784–1787) mereka adalah prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik-Lingga pada 1787, Rempang-Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga. Pemimpinnya Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud.
