Oleh: Agus Sulistriyono
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang secara niat hampir tidak mungkin ditolak.
Tujuannya jelas: memperbaiki gizi anak bangsa, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja dalam waktu cepat.
Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi untuk masa depan Indonesia.
Namun masalahnya bukan di konsep. Masalahnya ada pada eksekusi.
Di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksanaan MBG justru memicu gelombang kritik yang semakin keras.
Di berbagai daerah, muncul keluhan soal menu yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran - porsi minim, kualitas rendah, bahkan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.
Di sisi lain, mulai beredar laporan dugaan kasus keracunan makanan yang memperkuat kekhawatiran publik soal pengawasan kualitas.
Lebih jauh lagi, muncul persepsi bahwa program ini berpotensi hanya memperkaya segelintir pihak—vendor tertentu, kelompok tertentu. Sementara manfaat ke masyarakat luas tidak maksimal.
Entah ini sepenuhnya benar atau tidak, yang jelas persepsi ini sudah telanjur hidup dan menyebar.
Dan dalam politik publik, persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta.
Masalah makin rumit ketika respons yang muncul terkesan defensif.
Alih-alih terbuka dan evaluatif, publik melihat BGN seperti menutup rapat kritik. Ini mempercepat erosi kepercayaan.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi teknis. Ini sudah menjadi krisis legitimasi. Dan dalam krisis seperti ini, langkah biasa tidak akan cukup.
Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah: petinggi BGN, termasuk kepala lembaganya, legowo mundur.
