Ini bukan soal menyalahkan individu. Ini tentang mengambil tanggung jawab di level tertinggi untuk menyelamatkan program yang jauh lebih besar.
Dalam banyak kasus, mundurnya pimpinan justru menjadi titik balik—menghentikan kegaduhan, meredam kemarahan publik, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan menyeluruh.
Publik hari ini butuh sinyal tegas: bahwa pemerintah tidak menutup mata. Bahwa ada keberanian untuk bertanggung jawab, bukan sekadar bertahan.
Namun tentu, mundur saja tidak cukup. Pemerintah harus menjadikan ini momentum reset total.
Tata kelola harus dibenahi dari hulu ke hilir. Transparansi anggaran wajib dibuka. Rantai pasok harus diaudit. Vendor harus diseleksi ulang secara ketat.
Pemerintah daerah dan pelaku lokal harus dilibatkan lebih besar agar manfaat ekonomi benar-benar terasa.
Yang tak kalah penting, sistem pengawasan harus independen dan real-time. Program ratusan triliun tidak boleh berjalan dengan standar pengawasan seadanya.
BGN atau siapa pun yang melanjutkan, harus paham satu hal: kepercayaan publik itu mahal, dan sekali rusak, sulit dikembalikan.
MBG masih bisa diselamatkan. Tapi waktunya tidak banyak.
Jika dibiarkan, program ini bukan hanya gagal mencapai tujuan, tapi juga akan dikenang sebagai contoh klasik bagaimana niat baik dikalahkan oleh buruknya tata kelola.
Dan jika itu terjadi, yang hilang bukan hanya uang negara. Yang hilang adalah kepercayaan rakyat.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh program besar yang terlihat megah di atas kertas. Rakyat butuh bukti nyata di piring mereka.
Dan ketika isi piring itu tidak sesuai janji, tidak aman, bahkan dicurigai jadi ladang keuntungan segelintir orang, maka yang seharusnya memberi harapan, justru berubah menjadi kemarahan. ***
Agus Sulistriyono
CEO Promedia Group
