Oleh: Novrizon Burman
JAKARTA, RIAUSATU.COM — Karier Wiko Migantoro di lingkungan industri migas nasional terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di saat bersamaan, proyek pembangunan pipa minyak Blok Rokan senilai USD 300 juta atau setara Rp4,6 triliun yang pernah berada dalam lingkaran kepemimpinannya justru menjadi sorotan akibat dugaan persoalan teknis hingga potensi kerugian negara.
Nama Wiko kembali diperbincangkan setelah proyek strategis distribusi minyak milik Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut dilaporkan ke Polda Riau dan kini masih dalam tahap penyidikan.
Proyek yang dibangun untuk menopang distribusi minyak pasca alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia kepada Pertamina itu disebut menyisakan sejumlah jalur pipa yang tidak berfungsi optimal.
Saat proyek memasuki tahap Final Investment Decision (FID), Wiko menjabat Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang mendapat penugasan mengerjakan proyek tersebut.
Di tengah proses penentuan mitra investasi proyek, posisi Direktur Utama PGN ketika itu dijabat Suko Hartono.
Sejumlah sumber di internal Pertamina menyebut polemik sempat muncul dalam proses pemilihan mitra investasi karena dinilai tidak sepenuhnya membuka ruang kompetisi yang fair dan luas.
Tak lama setelah proses tersebut bergulir dan posisi Direktur Utama PGN berganti kepada Haryo Yunianto, karier Wiko justru meningkat.
Ia dipercaya memimpin PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina yang mengelola sektor hulu migas nasional menggantikan Budiman Parhusip pada 27 September 2022.
Kariernya terus melambung. Setelah itu, Wiko diangkat menjadi Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mendampingi Nicke Widyawati.
ARTIKEL TERKAIT:
Muncul bisik-bisik di kalangan internal Pertamina kesuksesan dia memilih PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) milik Happy Hapsoro suami Puan Maharani telah melapangkan perjalanan kariernya semakin moncer.
Sebab sebagai keluarga partai berkuasa saat itu telah berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden dua periode.