Laporan ke Polda Riau bermula dari penolakan KPU Rokan Hilir menampilkan dokumen pendidikan. Saksi menduga ada yang disembunyikan.
PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Pada Kamis, 23 Januari 2025, seorang pria inisial S, mendatangi Polda Riau.
Di tangan kanannya tergenggam berkas laporan polisi dengan nomor LP/B/46/I/2025.
Isinya: dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Rokan Hilir, Bistamam, saat Pilkada Rohil 2024.
Kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, S menyerahkan sejumlah dokumen yang ia yakini menjadi kunci membuka kebohongan besar dalam kontestasi Pilkada Rohil.
Namun, laporan itu sempat seperti menguap begitu saja.
“Baru April saya dipanggil untuk diperiksa,” kata K, salah seorang saksi, kepada Riau Satu, Ahad, 4 Mei 2025.
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Subdirektorat III Jatanras.
Polisi mulai bertanya-tanya soal motif, sumber informasi, dan dugaan kejanggalan dalam dokumen pendidikan sang bupati.
Kasus ini bermula dari pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir.
Kala itu, K yang hadir sebagai saksi salah satu pasangan calon, meminta agar KPU menampilkan profil dan dokumen pendidikan dua pasangan calon di layar monitor ruang rekapitulasi.
“Tapi KPU menolak. Mereka menyarankan permintaan itu diajukan melalui surat resmi ke PPID,” ujarnya.
Surat resmi pun dilayangkan oleh tim kampanye.
Namun jawaban KPU Rohil mengejutkan.
Mereka menyatakan dokumen ijazah Bistamam tergolong sebagai informasi yang dikecualikan.
