Oleh: Novrizon Burman
JALAN-jalan Kathmandu, ibu kota Nepal, sejak Senin lalu berubah menjadi lautan protes.
Ribuan pemuda, aktivis, dan warga biasa turun ke jalan, memprotes korupsi yang dianggap merajalela, tata kelola negara yang buruk, serta praktik nepotisme yang kian terang benderang di tubuh elite politik.
Sasaran utama kemarahan massa bukan hanya pemerintah, melainkan juga anak-anak dan kerabat pejabat tinggi.
Mereka diyakini menikmati karpet merah menuju jabatan strategis tanpa harus berjuang dari bawah.
Fenomena itu kian menguatkan persepsi publik bahwa kekuasaan di Nepal diwariskan layaknya takhta kerajaan.
Di tengah gelombang protes, istilah “nepo baby” dan “nepo kids” mencuat.
Istilah yang awalnya populer di dunia hiburan global itu kini dipakai warga Nepal untuk menyindir keturunan elite politik yang mendadak moncer di panggung kekuasaan.
Seperti di Hollywood, sebutan itu menegaskan adanya privilese bawaan lahir: sukses bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi keluarga.
Praktik itu bukan kabar baru di Nepal. Para pemimpin senior partai besar kerap memberikan tiket pemilu, kursi parlemen, hingga jabatan eksekutif kepada keluarga mereka.
Generasi muda Nepal yang terdidik merasa pintu kesempatan tertutup rapat, sementara anak-anak elite politik justru melesat dengan mudah.
“(Generasi Z) menuntut akuntabilitas dan investigasi yang adil atas korupsi ini, gaya hidup mewah ini, semua anak politisi yang korup ini,” kata seorang demonstran, Shree Gurung, kepada CNN International.
Frustrasi itu semakin memuncak ketika gaya hidup jetset para “nepo kids” dipamerkan di media sosial.
Kontras dengan kondisi rakyat yang kian terhimpit, potret pesta dan kemewahan anak pejabat memperdalam jurang ketidakpercayaan.
