Oleh: Novrizon Burman
ADA pertanyaan yang terus berputar di benak warga Rokan Hilir: apakah benar Bupati terpilih, Bistamam, menggunakan dokumen pendidikan palsu saat Pilkada 2024?
Pertanyaan itu bukan sekadar bisik-bisik politik.
Ia lahir dari langkah konkret seorang warga, Muhajirin Siringo Ringo, yang sejak setahun terakhir menelusuri jejak pendidikan orang nomor satu di Pemkab Rohil itu.
Penelusuran Muhajirin dimulai dari dokumen dasar: Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) tingkat SD dan SMP.
Dari SKPI SD yang diterbitkan 20 Mei 2024, ditemukan kejanggalan fatal: sekolah yang disebutkan baru berdiri pada 1967, padahal Bistamam mengaku lulus 1962.
Format SKPI pun tidak memenuhi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, saksi hanya satu orang dan diduga bukan teman seangkatan.
Hal serupa terulang pada SKPI SMP Negeri 1 Pekanbaru.
Kepala sekolah mengaku menerbitkan SKPI itu dalam tekanan pejabat dinas, sementara saksi yang dilampirkan hanyalah tetangga.
Dokumen‑dokumen itu memunculkan dugaan serius bahwa tahapan pendidikan Bistamam perlu diperiksa lebih dalam.
Tak berhenti di ruang publik, Muhajirin membawa temuannya ke jalur hukum.
Sabtu (12/7/2025), ia secara resmi melaporkan Bistamam ke Polresta Pekanbaru atas dugaan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP.
Laporan itu teregistrasi dalam STPLP/252/VII/2025/Polresta Pekanbaru.
Sebelumnya, pada 15 Mei 2025, Muhajirin menemukan sebuah STPL Kehilangan Ijazah SMP atas nama Bistamam yang dikeluarkan SMPN 1 Pekanbaru.
