Selain itu, di tingkat DPRD kabupaten/kota, jumlah kursi bertambah dari 194 menjadi 211, yang berarti peningkatan sekitar 8,8 persen.
Asep Eka Mulyana, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka.
Asep Eka Mulyana mampu meningkatkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Majalengka dari 6 kursi pada 2019 menjadi 10 kursi pada Pemilu 2024, yang berarti peningkatan sekitar 66,7 persen.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif di tingkat DPD Partai Golkar dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perolehan kursi legislatif, meskipun tanpa posisi eksekutif di pemerintahan daerah.
Pendekatan Logis-A-Historis: Membiarkan Orang Asing Menyetir Kapal Besar
Sebaliknya, ada fenomena yang tidak sejalan dengan logika historis Golkar, yakni menyerahkan kepemimpinan DPD kepada sosok eksekutif yang tidak pernah memiliki rekam jejak di Golkar.
Ini tidak hanya bertentangan dengan tradisi partai, tetapi juga menginjak-injak konstitusi Golkar.
Golkar bukanlah partai yang bisa dipimpin oleh mereka yang tiba-tiba muncul dari luar, tanpa pemahaman tentang nilai-nilai karya kekaryaan.
Seorang pemimpin Golkar haruslah lahir dari proses kaderisasi, bukan sekadar hadir karena faktor kekuasaan atau kepentingan pragmatis.
Jika seorang eksekutif yang tidak pernah berjuang di Golkar, tidak pernah membangun partai.
Bahkan, tidak memahami nilai-nilai dasar Golkar tiba-tiba diminta untuk memimpin DPD, maka itu adalah penghinaan terhadap seluruh kader yang telah lama berjuang.
Partai bukan sekadar kendaraan yang bisa dinaiki siapa saja, tetapi sebuah institusi yang harus dijaga dengan penuh komitmen dan loyalitas.
Realitas Politik 2024 di Provinsi Riau: Menerima Kenyataan dengan Kepala Tegak
Pada Pemilu 2024, Golkar Riau menghadapi kenyataan bahwa kemenangan di Pilkada tidak berada di tangan partai.
Namun, apakah ini berarti Golkar harus mencari pemimpin dari luar? Tentu tidak!!!
