KAMIS, 29 Februari 2024, akan tercatat sebagai kado buruk pada transisi kepemimpinan tertinggi di Provinsi Riau.
Momentum ini, tentunya akan memberikan kesan buruk yang akan terus terngiang-ngiang di pikiran masyarakat Riau mengenai latahnya penentuan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Presiden secara resmi telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, sebagai Pj Gubri. Sosok SF Hariyanto tentu amat dikenal publik secara nasional melalui pemberitaannya di jagat media nasional.
Pemberitaan flexing (pamer kemewahan di media sosial) y ang dilakukan oleh istrinya serta pesta ulang tahun anaknya yang dilaksanakan secara megah, tentunya memberikan citra buruk yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang sering disampaikan SF Hariyanto, agar tidak berpenampilan bermegah-megahan (kesenangan).
Tidak hanya mengenai pernyataannya yang kontroversial, tapi publik juga sempat merasa resah terkait dari mana sumber anggaran untuk semua kemewahan itu.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) belum ada menyampaikan atau mengeluarkan rilis resmi kepada publik mengenai hasil penelusuran (pemeriksaan) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga hasil klarifikasi yang telah dimintakan kepada SF Hariyanto, pada April dan Mei 2023.
Lambatnya proses terhadap penentuan hasil pemeriksaan dan pemberitahuan kepada publik mengenai hasil klarifikasi kekayaan SF Hariyanto kepada KPK RI, semakin memperkuat pandangan masyarakat terhadap lemahnya kinerja lembaga anti rasuah ini.
Ditambah lagi dengan adanya terpaan badai krisis moral usai pimpinan KPK beserta 78 pegawai KPK RI, yang juga terseret dalam permasalahan hukum (pemerasan dan pungli).
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Wilayah Riau sangat menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang latah dan tidak selektif dalam penentuan Pj Gubri di saat persoalan etika dan moral sempat menjadi catatan terhadap peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2023, di saat SF Hariyanto menjabat sebagai Sekdaprov Riau.
Padahal, masih banyak kandidat yang muncul di tengah-tengah pikiran publik, terutama dari tokoh muda, yang layak menjadi Pj Gubri yang memiliki rekam jejak lebih baik dan membanggakan, bahkan merupakan putra terbaik dari bumi Melayu Riau.
KAMMI Wilayah Riau juga sangat kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi saat ini, ternyata keributan persoalan moral dan etika yang terjadi di pemerintahan pusat sebagaimana yang disuarakan oleh para akademisi, aktivis, praktisi sampai pada kumpulan masyarakat terkait kisruh putusan MK Nomor 90 yang dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi, pada akhirnya melanggengkan anak kandung Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden 2024-2029, yang di sisi lain memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik, sampai pada dugaan ketidaknetralan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.
Ternyata, tindakan yang dinilai krisis moral tersebut ditularkan dalam penentuan Pj Gubernur Riau saat ini.
Hal tersebut tentunya menjadi sebuah ironi, ketika sejarah mencatat bahwasanya tokoh muda Melayu Riau pasca kemerdekaan RI yang secara ikhlas dan tanpa syarat, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan mahligai kekuasaannya kepada Pemerintah Indonesia saat itu.
Padahal, KAMMI Wilayah Riau per Maret 2023 telah bersurat secara resmi dan melampirkan kajian strategis kepada Presiden, Mendagri, Menteri PAN RB, KPK, dan PPATK terkait persoalan etik dan dugaan korupsi yang ditengarai melibatkan SF Hariyanto.
Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari institusi tersebut meskipun seluruh proses berjalan ketika KAMMI Wilayah Riau telah bersurat resmi dengan melampirkan kajian strategis tapi tidak memberikan hasil yang signifikan.
