Namun dalam proyek pipa Rokan, ketiga alasan itu tampak sulit menjelaskan kehadiran RAJA.
Pertagas bukan perusahaan kecil. Sebagai anak usaha PGN yang berada di bawah holding energi nasional, kapasitas finansialnya relatif kuat.
Teknologi pembangunan pipa pun bukan sesuatu yang asing bagi perusahaan tersebut.
Jika begitu, publik wajar bertanya: apakah kemitraan itu murni kebutuhan bisnis atau justru bagian dari kompromi kepentingan?
Pertanyaan itu makin relevan ketika menelusuri proses pemilihan mitra investasi.
Sejumlah sumber menyebut Pertagas hanya mengundang dua perusahaan melalui mekanisme beauty contest, yakni RAJA dan PT Isar Gas.
Model seleksi yang tertutup itu memantik kritik sejak awal karena dianggap minim kompetisi.
Untuk proyek bernilai triliunan rupiah, publik tentu berharap proses yang lebih terbuka dan transparan.
Apalagi kemudian muncul informasi mengenai adanya skenario pembagian porsi investasi antara RAJA dan Isar Gas ketika terjadi pergantian kepemimpinan PGN dari Gigih Prakoso kepada Suko Hartono.
Fakta-fakta itu memperlihatkan bahwa proyek pipa Rokan tampaknya bukan sekadar urusan teknis pembangunan infrastruktur energi.
Ada dinamika bisnis dan politik korporasi yang bergerak di belakang layar.
Ironisnya, proyek yang sejak awal digadang-gadang strategis itu kini justru dibayangi dugaan pemborosan.
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau pada 2023 menemukan adanya jalur pipa yang tidak berfungsi optimal.
Sebagian segmen bahkan disebut bertumpang tindih dengan pipa lama peninggalan Chevron.
Temuan tersebut memunculkan estimasi potensi kerugian negara hingga Rp3,3 triliun.
