Legitimasi Hukum yang Runtuh
Hudono menjadikan SK Kemenkumham sebagai bukti sah kepemimpinan HCB. Namun, fakta terbaru justru sebaliknya.
Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah memblokir dokumen AHU PWI Pusat karena adanya dualisme kepengurusan.
Pemblokiran itu berarti legalitas HCB tidak bisa dijadikan alasan tunggal untuk mengklaim kepemimpinan.
Apalah artinya SK jika di lapangan sebagian besar provinsi justru menolak mengakui?
Legalitas administratif tanpa legitimasi anggota hanyalah simbol kosong.
Alasan KLB yang Diabaikan
Hudono menyebut KLB sebagai aksi makar. Padahal, KLB justru lahir sebagai reaksi atas krisis kepercayaan.
Banyak pengurus daerah merasa terpinggirkan, aspirasinya tak didengar, dan akhirnya memilih mencari jalan alternatif.
KLB adalah gejala nyata kegagalan seorang ketua umum.
Kepemimpinan dinilai bukan dari seberapa kuat bertahan di kursi jabatan, melainkan dari seberapa mampu merawat kepercayaan anggotanya.
Klaim Pemersatu yang Kontradiktif
Hudono menyebut HCB sebagai sosok pemersatu.
Namun faktanya, HCB melaporkan rekan seorganisasi ke polisi, menuding pihak lain makar, lalu tampil dengan narasi persatuan.
Itu bukan wajah pemersatu, melainkan wajah pemecah.
