PEMILIHAN Ketua DPD Partai Golkar Riau periode 2025–2030 menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Riau yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2025 ini.
Meski pelaksanaannya masih berjarak waktu, dinamika internal partai sudah mulai menghangat.
Sejumlah nama pernah disebut-sebut berpeluang memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut di Bumi Lancang Kuning.
Di antara nama-nama yang muncul, sosok Parisman Ihwan, yang saat ini menjabat Sekretaris DPD Golkar Riau dan Wakil Ketua DPRD Riau, dinilai memiliki posisi paling kuat.
Sejumlah kader menyebut Parisman telah memperoleh dukungan mayoritas pemilik suara yang sah dalam Musda mendatang.
Ketua DPD Golkar Kota Pekanbaru, Sahril SH MH, misalnya, menyatakan bahwa Parisman telah mengantongi dukungan dari 14 dari total 18 suara yang berhak memilih.
Jika dukungan ini benar-benar solid, Parisman bisa saja ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua.
Komposisi 18 suara tersebut berasal dari DPP Partai Golkar (1 suara), DPD I Riau (1), Dewan Pertimbangan DPD I (1), DPD II kabupaten/kota (12), organisasi sayap seperti AMPG dan KPPG (1), organisasi pendiri (Kosgoro 1957, SOKSI, MKGR) (1), serta organisasi yang didirikan (MDI dan HWK) (1).
Namun, muncul pula nama dari luar struktur partai, yaitu SF Hariyanto, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Riau.
Ia disebut-sebut berminat ikut berkontestasi dalam Musda mendatang.
Akan tetapi, karena bukan kader struktural Partai Golkar, SF Hariyanto membutuhkan diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk dapat maju.
Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar memang mensyaratkan bahwa calon ketua DPD harus pernah menjadi pengurus partai.
Tanpa diskresi dari DPP, peluang tokoh eksternal untuk mencalonkan diri praktis tertutup.
Hingga kini, diskresi tersebut belum juga diterbitkan.