Agustinus menilai, fakta bahwa vendor proyek bernilai Rp2,4 triliun tersebut terkait dengan pihak yang sedang diperiksa dalam kasus korupsi bansos perlu mendapat perhatian serius.
Ia mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat serta keterbukaan informasi kepada publik.
“Ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, besarnya alokasi anggaran melalui skema bantuan pemerintah (banper) dinilai perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak membuka celah penyalahgunaan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak BGN maupun perusahaan terkait mengenai keterkaitan proses pengadaan tersebut dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK. ***
