Ia mendesak Dirjen Minerba segera mengevaluasi dan membatalkan RKAB PT GKP demi kepatuhan hukum.
"Kalau ini dibiarkan, publik bisa menilai negara berpihak pada pelanggar hukum. Jangan sampai justru pemerintah pusat yang mencederai perintah Presiden Prabowo soal penegakan hukum dan perlindungan lingkungan,” tutupnya. ***
