JAKARTA, RIAUSATU.COM – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang mengaitkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai reaksi dari sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) yang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menonaktifkan SF Hariyanto dari jabatannya.
Desakan tersebut disampaikan JAN melalui aksi damai yang digelar di depan Gedung Kemendagri, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Massa menilai pernyataan SF Hariyanto tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Lapangan JAN, Umar, mengatakan Program MBG justru dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah melalui belanja bahan pangan, jasa distribusi, serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
BERITA TERKAIT:
Menurut dia, secara ekonomi kehadiran program tersebut seharusnya membuka peluang peningkatan aktivitas usaha masyarakat dan berpotensi menambah penerimaan daerah dari berbagai transaksi yang terjadi di tingkat lokal.
“Secara logika, MBG ini justru dapat menggerakkan ekonomi daerah. Dana yang dikucurkan pemerintah pusat akan berputar melalui pembelian kebutuhan pangan, jasa, dan operasional SPPG. Dari aktivitas itu juga muncul potensi penerimaan pajak dan efek ekonomi lainnya,” kata Umar saat menyampaikan orasi.
Karena itu, JAN menilai tidak tepat apabila penurunan PAD Riau dikaitkan langsung dengan pelaksanaan Program MBG. Umar menyebut terdapat banyak faktor yang memengaruhi capaian pendapatan daerah, mulai dari kinerja pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga kondisi ekonomi secara umum.
“Jangan karena gagal meningkatkan PAD lalu program nasional dijadikan kambing hitam. Penjelasan kepada publik harus didasarkan pada data yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
BACA JUGA:
Dalam aksi tersebut, JAN juga meminta Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap SF Hariyanto terkait pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat mendukung program pemerintah pusat.
“Karena itu kami mendesak Mendagri segera mengevaluasi dan menonaktifkan SF Hariyanto dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Riau. Pejabat daerah seharusnya mendukung program nasional, bukan justru menyalahkannya atas persoalan yang terjadi di daerah,” kata Umar.
