PEKANBARU, RIAUSATU.COM – LSM Benang Merah Keadilan (BMK) menuding Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kambing hitam atas menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Organisasi itu menilai pernyataan yang mengaitkan penurunan PAD dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni dugaan kebocoran penerimaan daerah.
Direktur LSM Benang Merah Keadilan, Idris, mengatakan penjelasan yang disampaikan SF Hariyanto mengenai dampak Program MBG terhadap PAD tidak sebanding dengan struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.
Menurut dia, kontribusi retribusi kantin sekolah yang terdampak pelaksanaan MBG relatif kecil dibandingkan total target PAD Provinsi Riau.
"Kesannya mengkambinghitamkan program Presiden untuk menutupi adanya penurunan PAD akibat kebocoran pendapatan maupun belanja daerah. Di saat Presiden sedang gencar memerangi kebocoran keuangan negara dan memberantas korupsi, justru program unggulannya yang disalahkan," kata Idris, di Pekanbaru, Rabu, 24 Juni 2026.
BERITA TERKAIT:
Ia menjelaskan, sebelum Program MBG diberlakukan, penerimaan daerah yang berasal dari retribusi kantin sekolah hanya berkisar Rp1,2 miliar per tahun.
Sementara target PAD Provinsi Riau pada 2025 mencapai Rp5,183 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,7 triliun.
Menurut Idris, penurunan penerimaan pada satu pos retribusi yang nilainya relatif kecil tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan target PAD.
Karena itu, ia menilai alasan yang mengaitkan penurunan PAD dengan Program MBG tidak tepat dan berpotensi menyesatkan publik.
"Adanya penurunan pada satu item retribusi tidak berpengaruh besar terhadap target PAD yang dihitung secara global. Fakta seperti ini jangan dipelintir," ujarnya.
Idris menduga persoalan retribusi kantin sekolah sengaja diangkat untuk menutupi potensi penurunan penerimaan dari sektor lain yang nilainya jauh lebih besar dan semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah maupun DPRD Riau.
Soroti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Dalam keterangannya, Benang Merah Keadilan secara khusus menyoroti potensi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dinilai belum tergarap secara optimal.
