Presiden Jokowi di awal memerintah pada tahun 2015 agar Indonesia bisa menekan impor BBM (bahan bakar minyak) yang telah membebani neraca transaksi berjalan dengan membangun beberapa kilang minyak, tampaknya sulit menjadi kenyataan.
Bahkan, bisa jadi di akhir pemerintahannya pada Oktober 2024, tak satu pun proyek RDMP (Refinery Develoment Master Plan) dan GRR (Grass Root Refinery) bisa diresmikan Presiden Jokowi.
Pasalnya, kemajuan proyek RDMP Balikpapan hingga akhir tahun 2022 hanya 55,6 %, termasuk proyek GRR Rosneft Tuban yang sudah selesai tahap FEED (Front End Enginerring Design) sejak Mei 2022 tapi belum ada kejelasan untuk tahap konstruksinya, alasannya jamak yakni Rosneft negaranya lagi perang.
Sebab, membangun kilang sejak pra konstruksi hingga beroperasi kilang secara komersial setidaknya butuh waktu empat tahun, di luar kegiatan FEED dan DED serta pembuatan Scope of Work.
Begitu juga terhadap proyek pembangunan kilang Olefin TPPI Tuban, hingga saat ini pelaksanaan Design Build Competition yang dilakukan dua konsorsium juga molor selesainya hingga saat ini, dari jadwal 270 hari terhitung 16 Desember 2021.
Semua kelambatan itu, diduga lebih disebabkan kondisi cash flow Pertamina sangat berat sejak sebelum proyek-proyek ini direncanakan hingga saat ini. Tentu semuanya bisa terjadi akibat lamanya pemerintah membayar subsidi BBM & LPG serta beban global bond Pertamina untuk proyek investasi blok migas di luar negeri yang tidak efisien, sulitnya mencari pendanaan dari lembaga keuangan dunia serta kontrak panjang LNG yang diduga bermasalah.
Coba bandingkan investasi hulu Pertamina di Blok Rokan yang hanya USD 725 juta untuk signature bonus yang masuk ke kantong pemerintah dengan Komitmen Kerja Pasti USD 500 juta dengan produksi 160.000 barel per hari, dengan investasi di luar negeri yang bersumber global bond sekitar USD 10 miliar.
Dari 13 negara Pertamina beroperasi, tetapi hanya menghasilkan minyak mentah hanya sekitar 110.000 barel perhari, ironis memang.
Padahal, sambung Yusri, problem mendasarkan Indonesia adalah di hulu, yaitu soal lifting minyak yang melorot terus selama ini, bahkan semakin parah saja.
Jikapun kilang berhasil dibangun semuanya, memang impor BBM berkurang, tetapi impor minyak mentah akan semakin membesar, sebab konsumsi kita sudah mencapai 1.5 juta barel per hari.
Jadi, membangun kilang tidak menjamin mengurangi impor minyak mentah maupun BBM, kecuali proses transisi energi berbasis tenaga listrik bisa lebih cepat, asalkan terjangkau oleh daya beli mayoritas rakyat Indonesia.
Apalagi, jika dalam perencanaan hingga pelaksanaan membangun kilang dilakukan secara ugal-ugalan sejak awal, bisa berakibat investasi yang tidak efisien, akhirnya membuat BPP (Biaya Pokok Produksi) kilang tinggi, sehingga kalah bersaing dengan kilang tetangga.
Jadi, kegundahan Jokowi saat itu telah direspon oleh Direksi Pertamina dengan gaya asal bapak senang, dengan program melakukan revitalisasi beberapa kilang minyak, yaitu proyek RDMP kilang Balikpapan, kilang Cilacap, kilang Balongan, dan kilang Dumai serta membangun kilang baru atau GRR kilang Olefin TPPI dan Rosneft Tuban, meskipun tak punya kemampuan finansial.
Program Jokowi untuk membangun kilang tampaknya terkendala dari sisi kemampuan dana Pertamina dan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan serta proses bisnis yang terkesan buruk dalam memilih kontraktor EPC-nya.
Proses bisnis yang buruk dalam menentukan kontraktor EPC itu, konon kabarnya dipengaruhi oleh oknum elit-elit politik partai pendukung Jokowi sendiri.