Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memacu sektor lain untuk ikut berkembang seperti listrik, air bersih, bangunan baru, dan lainnya.
Masalahnya sekarang, nasi sudah jadi bubur. Pemkab Pelalawan sudah mencabut IUP-B PT. TUM. Sejak tahun 2020 malah. Ditanda tangani Bupati HM Haris. Mulai heboh pada akhir Juli 2022.
Awalnya, kelompok yang menolak mengatakan bahwa PT. TUM tidak punya AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) dan tidak memiliki IUP-B. Setelah dibantah, isu berubah. Beralih ke lingkungan hidup dan Penyalai sebagai lumbung beras Pelalawan.
Sudah hampir tiga bulan sejak aksi damai pertama kali. Berbagai isu dan strategi dilakukan agar HGU PT. TUM segera dicabut. Tapi, HM Haris sebagai tokoh sentral yang memberi izin sekaligus mencabut IUP-B PT. TUM tak pernah berkomentar.
Banyak hal yang butuh penjelasan. Bagaimana proses panjang yang harus dilalui perusahaan untuk memperoleh izin. Waktu, tenaga, harta bahkan nyawa dipertaruhkan. Pengurusan AMDAL dan IUP-B melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pelalawan yang melelahkan. Sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan?
Semuanya perlu dibuka agar diketahui publik. Rasanya perlu juga keterangan Ir Hambali, mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Pelalawan waktu itu, sebagai instansi tempat mengurus AMDAL dan rekomendasi terbitnya IUP-B.
Jadi, sebenarnya siapa dengan siapa yang berkonflik? Jawabannya saya serahkan kepada pembaca. Yang jelas, pihak PT. TUM sendiri tak ingin ada konflik dengan masyarakat di wilayah HGU mereka.
“Kami serius ingin membangun Penyalai. Kami tak ingin ada konflik horizontal di masyarakat. Semua saya serahkan kepada Allah SWT. Kalau itu memang hak kami, tak kan ada yang bisa mengganggu,” jelas Aznur Affandi.
Sedikit informasi, kasus terhambatnya investasi PT. TUM ini, sedang ditangani oleh Kementerian Investasi/BKPM, melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. ***
Helmi Burman
Pemimpin Umum Riausatu.com