Angka itu bukan kecil. Nilainya mendekati total biaya pembangunan proyek itu sendiri.
Yang lebih mengejutkan, sejumlah sumber di lapangan menyebut ada segmen pipa yang sejak awal memang tidak pernah benar-benar digunakan.
“Ada pipa yang sejak awal memang tidak bisa digunakan,” ujar seorang sumber yang mengetahui proyek tersebut.
Jika informasi itu benar, maka masalahnya bukan lagi sekadar kesalahan teknis.
Ini menyangkut kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan proyek strategis negara.
Bagaimana mungkin proyek bernilai Rp4,4 triliun bisa menyisakan jalur idle?
Apakah studi kelayakannya bermasalah? Apakah desainnya dipaksakan?
Atau jangan-jangan sejak awal proyek ini lebih sibuk mengakomodasi kepentingan bisnis tertentu ketimbang kebutuhan operasional sesungguhnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai masuk ke ruang penyidikan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau disebut tengah menyelidiki proyek tersebut.
Polisi bahkan mengungkap dugaan sementara kerugian negara mencapai Rp3,3 triliun dan mulai memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kerja sama operasi Pertagas–RAJA.
Namun publik tentu berharap penyidikan tidak berhenti pada level pelaksana teknis semata.
Karena inti persoalan proyek ini kemungkinan bukan hanya soal pipa yang idle, melainkan bagaimana keputusan strategis bernilai triliunan rupiah dibuat.
Siapa yang mengusulkan skema kemitraan? Siapa yang menikmati pembagian investasi? Siapa yang menyetujui desain jalur pipa? Dan siapa yang akhirnya bertanggung jawab ketika proyek tersebut diduga tidak optimal?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab karena proyek energi nasional tidak boleh menjadi ruang gelap transaksi elite.