Sebagian pihak mungkin menganggap ini hanya intrik politik.
Namun, ketika dugaan pemalsuan dokumen menyentuh pucuk kepemimpinan daerah, publik berhak atas kejelasan.
Aparat perlu bergerak cepat, penyelenggara pendidikan wajib transparan, dan proses hukum harus tegak lurus.
Muhajirin berkata lirih namun tegas, “Saya sebagai masyarakat Rohil menginginkan seorang pemimpin yang jujur dan berintegritas. Saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.”
Benarkah Bistamam memakai dokumen pendidikan palsu saat Pilkada Rohil?
Jawaban itu kini menunggu nyali hukum dan nurani publik untuk menemukannya. ***
Novrizon Burman
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Riausatu.com