Dokumen itu diduga menjadi dasar terbitnya SKPI SMP.
“Saya mengenal nama itu, Bistamam, yang kini menjadi Bupati,” ujar Muhajirin, yang kini tengah menggugat keabsahan SKPI tersebut di PTUN Pekanbaru.
Jumat (11/7/2025), Muhajirin kembali ke SPKT Polresta untuk memeriksa STPL itu.
Ia menemukan watermark aneh dan absennya tanda tangan.
Seorang polisi bernama Ricky Andriadi bahkan bersumpah ia tak pernah menandatangani STPL tersebut dan tak pernah bertugas di SPKT.
Dari temuan itu, Muhajirin meminta Kapolresta memproses dan menindaklanjuti laporannya sesuai hukum.
Misteri Ijazah SMEA
Rangkaian anomali itu menuntun Muhajirin ke ijazah SMEA yang dipakai Bistamam.
Di sekolah penerbit ijazah (SMK PGRI), tak ditemukan data Bistamam pernah terdaftar.
Tinta di ijazah tampak baru, foto tampak baru ditempel, bahkan tanda tangan di ijazah berbeda 360 derajat dari tanda tangan di KTP.
Cutra Andika Siregar, SH, MH, kuasa hukum Bistamam mengatakan bahwa seluruh dalil yang dipersoalkan pihak tertentu tidak berdasar menurut hukum, dan telah dipatahkan melalui putusan PN Pekanbaru Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pbr.
Ia juga menekankan bahwa SKPI untuk jenjang SD dan SMP yang kini dipersoalkan bukan merupakan syarat pencalonan kepala daerah.
“Sesuai PKPU No. 8 Tahun 2024 yang telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, hanya ijazah SMA atau sederajat yang menjadi syarat. Maka, polemik soal SKPI SD dan SMP jelas berlebihan,” tegasnya.
SKPI yang diterbitkan masing-masing oleh Kepala SDN 31 dan SMPN 1 Pekanbaru, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan dikeluarkan berdasarkan laporan kehilangan serta surat pertanggungjawaban mutlak dari Bistamam.
Demokrasi Butuh Kejelasan