Namun langkah SF untuk masuk gelanggang Musda Golkar tampaknya berliku dan terjal.
Statusnya sebagai calon eksternal menjadi ganjalan besar. Golkar, sebagai partai dengan struktur dan kultur kaderisasi yang ketat, menetapkan syarat bahwa calon ketua harus berasal dari internal partai dan memiliki pengalaman sebagai pengurus.
Sejauh ini, SF belum pernah tercatat sebagai kader aktif ataupun pengurus Partai Golkar.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan baginya untuk bisa melaju adalah diskresi dari Ketua Umum DPP PG, suatu bentuk pengecualian yang membuka ruang—namun tetap bergantung pada kalkulasi politik tingkat pusat.
Ironisnya, pendekatan SF selama ini lebih banyak mengarah ke DPP daripada menyapa para pemilik suara di daerah.
Ia seperti melangkahi akar untuk meraih pucuk, sebuah strategi yang bisa dianggap angkuh—atau setidaknya tidak memahami kultur internal Golkar.
Bahkan saat sempat ditanyakan mengapa enggan menjalin komunikasi dengan DPD kabupaten/kota, SF disebut menjawab bahwa ia “dilarang oleh DPP” untuk itu. Klaim ini pun menuai tanda tanya.
Melukis di Awang-Awang?
Belakangan, kabarnya SF mulai mengutus timnya untuk mendekati para DPD. Namun ini seperti mencoba menyusul kereta yang telah melaju jauh.
Minimnya dukungan dari pemilik suara di daerah menjadi hambatan nyata, yang tidak bisa diatasi hanya dengan restu dari atas.
Jika merujuk pada pengalaman puluhan tahun saya dalam internal Golkar, strategi SF tampak seperti “melukis di awang-awang”—indah dalam ilusi, rapuh dalam realitas.
Golkar bukan partai yang bisa didikte hanya oleh kekuasaan formal atau transaksi pragmatis. Ada fatsun politik yang menjadi tembok penjaga integritas organisasi.
Final: Antara Kanvas dan Fatamorgana
Saat Musda digelar kapan saja, saya meyakini jalan Iwan Fatah menuju kursi Ketua DPD Golkar Riau jauh lebih realistis dan solid.
Ia bukan sekadar memiliki dukungan mayoritas, tetapi juga memenuhi semua aspek formal dan kultural yang dituntut partai.