Oleh: Albion Zikra
GOLKAR adalah partai yang tumbuh dengan semangat karya dan kekaryaan. Sebuah organisasi politik yang tidak hanya bertumpu pada kemenangan electoral, tapi juga pada kesinambungan kepemimpinan berbasis kaderisasi.
Dalam konteks kepemimpinan di Golkar Provinsi Riau, ada sebuah prinsip tak tertulis yang sering kali dipatuhi: Ketua DPD Golkar idealnya berasal dari penguasa.
Namun, prinsip ini harus tetap berlandaskan logika historis dan penghormatan terhadap konstitusi partai.
Pendekatan Logis-Historis: Mengutamakan Kader Internal sebagai Keniscayaan Ideologis
Golkar memiliki sejarah panjang dalam menjaga soliditas internal dengan selalu mengutamakan kadernya sendiri untuk memimpin partai, termasuk dalam kondisi ketika Golkar tidak memenangkan kontestasi Pilkada.
Jika seorang eksekutif dari Golkar terpilih sebagai kepala daerah, hal itu menjadi nilai tambah.
Namun, jika Golkar kalah dalam Pilkada, hal itu tidak serta-merta membuat partai kehilangan arah.
Justru dalam kondisi ini, Golkar harus semakin mengedepankan kader internalnya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses kaderisasi dan konstitusi partai.
Sejarah telah membuktikan bahwa Golkar tetap mampu menjaga eksistensinya meskipun tidak memenangkan Pilkada, dengan tetap mengedepankan kader internal dalam kepemimpinan DPD.
Ini bukan sekadar pilihan strategis, melainkan sebuah keniscayaan ideologis.
Berikut adalah contoh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang berhasil meningkatkan jumlah kursi legislatif untuk partai di DPRD, meskipun tidak menjabat sebagai eksekutif di daerahnya.
Tubagus Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Pada Pemilu 2024, di bawah kepemimpinan Tubagus Ace Hasan Syadzily, Partai Golkar Jawa Barat mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif.
Jumlah kursi DPR RI yang diperoleh meningkat dari 14 kursi pada 2019 menjadi 18 kursi pada 2024, menunjukkan kenaikan sekitar 28,6 persen. Di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat, perolehan kursi naik dari 16 menjadi 20, meningkat 25 persen.