Oleh: Khairul Azwar Anas
SEPEKAN ini, khusus dalam empat hari terakhir ini, konsentrasi publik Kota Pekanbaru tertuju pada berita viral, baik melalui akun Instagram, TikTok, berita online maupun media sosial lainnya, yang substansinya menyatakan bahwa Rektor Universitas Riau (Unri) melaporkan mahasiswanya ke aparat penegak hukum.
Persoalan inilah yang memicu reaksi publik yang pada intinya melakukan pembelaan terhadap mahasiswa dan mengkritik, bahkan cenderung menghujat sang Rektor.
Tulisan ini dibuat tidak pada posisi melakukan pembelaan, tetapi lebih pada upaya mendorong bagaimana publik berpikiran jernih dan berpikir rasional ketimbang emosional, karena di era post truth (pasca kebenaran) di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal.
Sependek informasi yang saya ketahui, bahwa starting point persoalan ini terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Penggugat, bukan oleh personal ataupun badan hukum sebagai subyek hukum.
Letak persoalannya tidak pada kritik atas kenaikan kebijakan uang kuliah (baik penerapan IPI maupun UKT), tetapi terletak pada bagian kalimat dalam postingan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa 'Sri Indarti broker pendidikan Universitas Riau'.
Silakan kita resapi makna dan arti kalimat tersebut, apakah masih dalam kategori kritik atau sudah menjurus pada 'serangan' harkat dan martabat seseorang, dalam hal ini tentu 'serangan' terhadap Sri Indarti.
Bagi kita yang mengagung-agungkan kebebasan individu, pasti akan membela habis-habisan bahwa tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut.
Itulah risiko pejabat publik, dan apa yang disampaikan tersebut bagian dari fredoom of speech (kebebasan menyampaikan pendapat).
"Kalau takuik dilamun ombak ijan barumah di tapi pantai," begitu kata pepatah luhur dalam Masyarakat Minang Kabau.
Begitu kira-kira cara pandang pihak-pihak yang melihat persoalan ini sebagai bagian dari kebebasan individu tanpa batas.
Tapi, jika dilihat dari aspek sosio kultural yang disaripatikan melalui lima sila dalam Pancasila, patut kita pertanyakan apakah patut seorang mahasiswa menyampaikan kalimat seperti itu terhadap seseorang yang akan menandatangani ijazahnya, bahkan menggeser toganya ketika akan diwisuda?
Apakah pantas seorang mahasiswa menyampaikan kalimat tersebut dalam relasi mahasiswa dengan dosen?
Kita pasti akan punya cara pandang yang berbeda. Bagi kita yang tak merasakan, pasti akan bilang 'ala itu aja cemen'.
Tapi, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada diri kita atau keluarga kita?