• Jumat, 12 Agustus 2022

Sidang Limbah B3 Chevron, LPPHI Soroti Pernyataan Ngawur Ahli Hukum Lingkungan

- Kamis, 21 Juli 2022 | 09:34 WIB
Ahli Hukum Lingkungan Universitas Airlangga Suparto Wijoyo memberikan keterangan pada sidang Gugatan LPPHI, Selasa (19/7/2022), di PN Pekanbaru. (foto/dok. LPPHI)
Ahli Hukum Lingkungan Universitas Airlangga Suparto Wijoyo memberikan keterangan pada sidang Gugatan LPPHI, Selasa (19/7/2022), di PN Pekanbaru. (foto/dok. LPPHI)

PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Audit lingkungan hidup yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap Wilayah Kerja (WK) Migas Blok Rokan merupakan audit lingkungan spesifik.

Bahkan, audit Menteri LHK dimaksud di atas tidak ada diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) maupun Peraturan Pemerintah tentang audit lingkungan.

Demikian ungkap ahli hukum lingkungan Universitas Airlangga, Suparto Wijoyo, dalam lanjutan persidangan Gugatan Lingkungan Hidup Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terhadap PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), SKK Migas, Kementerian LHK, dan Dinas LHK Riau, Selasa (19/7/2022), di PN Pekanbaru.

Suparto juga menyatakan, audit lingkungan spesifik itu hanya bisa dilakukan pasca operasi suatu industri yang sudah berakhir masa operasinya.

"Sedangkan audit lingkungan sesuai Pasal 49 UU PPLH, mesti dilakukan pada saat suatu industri masih beroperasi," tegas Suparto dalam sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Dr Dahlan SH MH.

Sebagaimana terungkap dalam persidangan kasus itu, Audit Lingkungan Hidup oleh KLHK itu menjadi dasar adanya Head of Agreement (HoA) antara CPI dan Pemerintah Indonesia yang diwakili SKK Migas.

HoA itu nyatanya hanya membebankan kepada CPI membayar sebesar US$265 juta untuk pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran limbah bahan berbahaya beracun (B3) Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di WK Blok Rokan.

Sedangkan sisa biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup itu, menurut HoA, dibebankan kepada negara. Nilainya tak kurang dari US$1,7 miliar.

Audit Lingkungan Spesifik yang dibuat KLHK itu terungkap sebelumnya dilakukan pada tahun 2020. Sementara peralihan pengelolaan WK Migas Blok Rokan dari CPI ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berlangsung 9 Agustus 2021.

LPPHI menyatakan bahwa pernyataan Suparto menjelaskan bahwa KLHK semestinya melakukan audit lingkungan sesuai Pasal 49 UU PPLH, dan sesuai Pasal 50 UU PPLH, Menteri wajib mengumumkan hasil audit ke masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu sebab LPPHI mengajukan Gugatan ke PN Pekanbaru terhadap keempat tergugat.

Halaman:

Editor: Novrizon Burman

Tags

Terkini

X