hukum

KPK Buka Peluang Periksa Pihak BPK Terkait Kasus OTT Bupati Muara Enim

Kamis, 18 Juni 2026 | 21:30 WIB
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein (tengah) didampingi Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat jumpa pers terkait OTT Bupati Muara Enim, pada Selasa, 9 Juni 2026. (f: internet)

Menurut dia, KPK perlu menelusuri kemungkinan adanya aktor lain yang memiliki pengaruh terhadap proses pengondisian hasil pemeriksaan.

Sri menilai pernyataan Angga yang menyebut dirinya memiliki “pimpinan berjenjang” perlu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengurai struktur keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut.

“Pernyataan bahwa ‘pimpinan saya berjenjang’ harus segera didalami KPK. Ini bisa menjadi petunjuk awal untuk menelusuri siapa saja pihak yang mengetahui, memerintahkan, menerima manfaat, atau membiarkan praktik pengondisian audit tersebut terjadi,” kata Sri di Jakarta, pada Selasa, 16 Juni 2026.

Menurut dia, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan adanya hubungan antara pelaksana di lapangan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemeriksaan keuangan negara.

Karena itu, Sri menilai KPK perlu mengklarifikasi relasi antara Angga dan Bobby Adhityo Rizaldi untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik.

“Kalau benar ada hubungan historis, komunikasi, atau koordinasi yang relevan dengan perkara ini, semuanya harus dibuka secara transparan. Publik perlu mengetahui apakah Angga bertindak sendiri atau terdapat pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap proses pengondisian temuan audit,” ujarnya.

Belum Ada Tanggapan

Riausatu.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Bobby Adhityo Rizaldi melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 16 Juni 2026, terkait sejumlah informasi yang berkembang dalam perkara tersebut.

Namun hingga berita ini diposting, pertanyaan  yang dikirim belum mendapat tanggapan.

Dalam struktur kelembagaan BPK, Bobby saat ini menjabat sebagai Anggota V BPK RI yang membidangi audit pada sejumlah sektor dan wilayah kerja tertentu.

Sementara itu, BPK Perwakilan Sumatera Selatan memiliki tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Muara Enim. ***

Halaman:

Tags

Terkini