PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Fakta menarik terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi OTT Dinas PUPR Riau di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (20/5/2026).
Saksi Hatta Said mengungkap adanya kekhawatiran sejumlah Kepala UPT Dinas PUPR Riau terkait isu mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintahan saat hubungan politik antara Abdul Wahid dan SF Hariyanto disebut sedang memanas.
Di hadapan majelis hakim, Hatta Said mengaku pernah membantu memfasilitasi pertemuan sejumlah Kepala UPT dengan tenaga ahli gubernur, Dani M Nursalam.
Menurut Hatta, awalnya ia dihubungi Kepala UPT bernama Ardi Irfandi untuk membantu menjembatani komunikasi dengan Dani M Nursalam.
Hatta mengaku bersedia membantu karena sudah lama mengenal Ardi Irfandi.
Namun karena dirinya tidak memiliki akses langsung kepada Dani, Hatta kemudian meminta bantuan Tata Maulana sebagai perantara komunikasi.
Dalam keterangannya di persidangan, Hatta menyebut Ardi Irfandi saat itu menyampaikan keresahan para Kepala UPT yang takut dianggap sebagai “orang SF Hariyanto”.
Mereka khawatir kondisi politik antara Abdul Wahid selaku gubernur dan SF Hariyanto sebagai wakil gubernur berdampak pada posisi mereka di birokrasi.
Hatta juga mengungkapkan bahwa Ardi Irfandi sebelumnya sempat menghadap SF Hariyanto untuk meminta perlindungan agar tidak dimutasi.
Namun menurut Hatta, pesan yang diterima Ardi dari SF Hariyanto hanya singkat.
“Pandai-pandai lah sama gubernur tu,” kata Hatta menirukan pesan yang disampaikan Ardi Irfandi.
Karena adanya informasi mengenai rencana mutasi besar-besaran, para Kepala UPT disebut ingin menyampaikan langsung kepada gubernur bahwa mereka bukan bagian dari kelompok tertentu.
“Ardi bilang mereka bukan orang SF Hariyanto, tapi orang bermarwah,” ujar Hatta.
Pertemuan itu akhirnya berlangsung di sebuah kedai kopi di kawasan Harapan Raya, Pekanbaru.
Dalam pertemuan tersebut, Dani M Nursalam disebut memberikan pesan agar para Kepala UPT fokus bekerja dan tidak terlibat urusan politik.
