"KPK harus turun tangan dan memastikan kasus ini diusut tuntas. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tegas Febri, dilansir Warta Pembaruan.
Meskipun KPK kerap menangani kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), kasus ini memerlukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap aktor-aktor di balik defisit besar ini.
Saat ini, masyarakat Riau menanti kejelasan, sementara yang terjadi di lapangan hanyalah saling tuding antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga kini, TAPD maupun Pemprov Riau belum memberikan penjelasan yang transparan kepada DPRD.
"KPK harus segera bertindak untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembengkakan defisit dan tunda bayar ini," tutup Febri. ***
