JAKARTA, RIAUSATU.COM - "Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak, jadi jangan main-main."
Hal itu dikatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaui juru bicaranya, Mikhael Sinaga. Menurutnya, keputusan yang diambil untuk kembali impor beras dari luar negeri dapat menimbulkan kerugian bagi petani dalam negeri.
Dia juga menyampaikan bahwa impor beras yang kembali dilakukan pada 2022 dapat menciderai penghargaan yang baru saja diterima oleh Presiden Joko Widodo dari International Rice Research Institute (IRRI).
Penghargaan tersebut berkaitan dengan Indonesia yang dinilai berhasil dalam penerapan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.
Menurut Mikhael, keputusan untuk tidak impor beras pada 2019 hingga 2021 adalah keputusan yang sudah baik.
"Tapi kok sekarang malah impor, apa masih ada keterlibatan mafia, ya?" katanya, sebagaimana dilansir Pikiran.Rakyat.com.
Pertanyaan Mikhael tersebut merujuk pada perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan data dari Kementerian Pertanian.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa berdasarkan datanya, Kementerian Pertanian telah menyampaikan terkait stok beras Tanah Air yang masih aman.
Mikhael menjelaskan, data tersebut tidak sama dengan data dari Bulog dan Bapanas, serta terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data Bulog-Bapanas dan Kementerian Pertanian.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar ketiga lembaga pemerintahan itu segera menyamakan data terkait ketersediaan beras di dalam negeri.
"Data-data ini harus disamakan. Jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal," katanya.
Sebelumnya, melalui Direktur Utama Pertum Bulog, Budi Waseso mengatakan, Bulog akan kembali mengambil keputusan untuk impor beras sebanyak 200 tibu ton.
Beras impor itu, kata Budi, akan dikirim secara bertahap dan berlangsung hingga akhir tahun 2022.
Menurutnya, stabilitas harga beras di pasaran dapat terjaga dengan bertambahnya stok cadangan beras Indonesia yang diatur oleh Bulog.
Sementata itu, bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso telah melakukan peninjauan terkait proses pembongkaran pertama beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.
