YOGYAKARTA, RIAUSATU.COM-Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ditantang untuk pasang badan atas maraknya kampanye negatif terhadap industri sawit di tanah air.

Dekan Fakultas Pertanian dari Universitas Gajah Mada (UGM), Jamhari memaparkan, kampanye negatif saat ini, berasal dari luar negeri sampai lembaga sosial masyarakat (LSM) nasional. Di luar negeri misalnya, isu lingkungan dan sawit berkelanjutan menjadi tolok ukur ukur menilai kegiatan industri sawit di dalam negeri.

Padahal, kampanye negatif yang berasal dari luar negeri itu, murni politik dagang. Beberapa negara maju merasa dirugikan dengan masuknya crude palm oil (CPO) dan produk turunan yang masuk dari Indonesia.

''Politik dagang itu bisa jadi karena negara-negara luar berharap CPO tidak bersaing dengan minyak nabati,'' kata Jamhari saat Worskop Wartawan yang bertajuk ''Gambut Untuk Budidaya Sawit Yang Berkelanjutan, Mingkinkah?'' di Yogyakarta, Selasa (26/4/2016), sebagaimana dilansir inilah.com.

Dia menambahkan, tekanan makin bertambah saat maraknya kejadian kebakaran hutan yang terjadi di tahun lalu. Banyak yang menyimpulkan kejadian kebakaran itu akibat pembukaan lahan sawit baru. Proses pembukaan lahan baru itu dilakukan dengan membakar hutan.

''Sewaktu kebakaran dan asap kemarin industri sawit diserang. Karena itu Gapki harus bisa membuktikan bahwa itu enggak benar,'' kata dia.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebelumnya menyatakan, kontribusi perkebunan sawit dalam kebakaran hutan di 2015 hanya mencapai 10%. Hal ini juga telah disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim COP21 di Paris, Perancis.

''Kebakaran yang ditimbulkan di sawit itu hanya sekitar 10 persen,'' kata Direktur Utama, BPDP Sawit, Bayu Krisnamurthi.

Bayu menuturkan, angka itu ia peroleh dari Global Forest Watch. Sementara berdasarkan data CIFOR, kontribusi perkebunan sawit terhadap kebakaran hutan di 2015 hanya 11%. ''Dengan begitu sawit bukan penyebab kebakaran,'' tutur dia. (dri)