CERI juga mendengar adanya praktik percaloan jabatan.
Makelar disebut berkeliaran di hotel-hotel sekitar Senayan, menawarkan kursi komisaris dengan harga Rp5–10 miliar.
“Banyak pejabat berintegritas justru menolak tawaran itu,” ungkap Yusri.
Ia menambahkan, BPI Danantara juga berani menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri merangkap jabatan komisaris BUMN.
“Tak salah jika publik menilai kinerja BPI Danantara bisa lebih buruk daripada era Erick Thohir,” katanya.
CERI juga mengendus adanya komisaris yang berkolaborasi dengan mantan narapidana untuk menekan pejabat subholding Pertamina.
Tujuannya: mengatur agar perusahaan tertentu mendapat proyek.
“Ini jelas berbahaya bagi tata kelola perusahaan,” kata Yusri.
Selain itu, ada kasus lama yang tak kunjung disentuh.
Sejak 2012, Pertamina Shipping disebut telah mengeluarkan ratusan miliar untuk membeli tiga kapal tanker—MT Sembakung, MT Putri, dan MT Patimura.
Lebih dari satu dekade, kapal-kapal itu tak pernah tercatat sebagai aset perusahaan.
“BPK, BPKP, maupun aparat penegak hukum seakan tutup mata,” ujar Yusri.
Jalan Presiden
CERI meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
Menurut Yusri, presiden dapat memanfaatkan jaringan intelijen untuk menelusuri praktik makelar jabatan maupun makelar kasus di tubuh BUMN energi ini.
