CSO EITI Indonesia Desak Transparansi Data Produksi Migas Masing Masing Stakeholder Terkait

- Selasa, 24 Januari 2023 | 09:48 WIB
Civil Society Organization (CSO) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, Rocky Ramadani. (ft: ist)
Civil Society Organization (CSO) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, Rocky Ramadani. (ft: ist)

 

PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Polemik terkait Dana Bagi Hasil (DBH) migas Riau masih terus berlanjut. Setelah dulu Bupati Meranti mengamuk kepada Kementerian Keuangan, beberapa hari lalu, Gubernur Riau yang merasa tak adil terkait DBH dari pusat yang disampaikannya disalah satu media online.

Hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia.

CSO EITI Indonesia Rocky Ramadani menyampaikan bahwa perlunya adanya transparansi ataupun tersembunyinya informasi data produksi migas (lifting) oleh masing-masing stakeholder yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS, Kemenkeu. 

Ditambah lagi selama ini bottleneck persoalan DBH disebabkan komunikasi dan informasi dari Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS, Kemenkeu hingga Daerah Penghasil Migas sangat sulit didapatkan.

“Data Kementerian ESDM yang dipakai Kemenkeu untuk dasar pembagian DBH SDA-nya justru yang sering jadi pertanyaan. Itulah yang kemudian dijadikan argumentasi Bupati terkait pengangkatan data misalnya, pakai data SKK, Dirjen Migas atau data yang mana. Ini yang patut diperjelas ke daerah, ujar Rocky, Senin (23/1/2022).

Sungguhpun demikian kata Rocky, Pemerintah Daerah juga harus proaktif dalam mendapatkan maupun mensinkronkan informasi dari data tersebut.

“Jangan hanya menunggu saja, Pemda Riau dan Kabupaten/Kota Daerah khususnya Daerah penghasil harus jemput bola untuk mendapatkan data yang akurat dan informasi terkait implisit undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” kata Rocky.

Dikatakan Rocky, Sejauh Mana Daerah Memahami UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang menyangkut perubahan Formula DBH Sumber Daya Alam. Ditambah lagi PP-nya belum selesai.

Halaman:

Editor: Daud Mahmud

Tags

Terkini

Gubri Syamsuar Kirim Tiga Kader Ulama ke Istiqlal

Rabu, 1 Februari 2023 | 14:13 WIB

Riau Dapat Dana Hibah Melalui Program Hibah MCC

Selasa, 31 Januari 2023 | 15:06 WIB
X