Bahas Kemiskinan Ekstreme, Pemprov Riau Libatkan Dunia Usaha

photo author
Daud Mahmud, Riau Satu
- Kamis, 20 Oktober 2022 | 18:07 WIB
Rapat Program Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau. (ft: int)
Rapat Program Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau. (ft: int)

Pada pertemuan ini, juga turut mengundang dunia usaha bergerak bidang kehutanan. Seperti April Group, Sinarmas, Pancaeka. Kemudian, Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mulai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Lalu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS), Kepala Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) serta Kepala Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Ada pun alasan keikutsertaan dunia usaha dalam rapat percepat penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, menurut Heriyanto, di antaranya karena kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah operasional perusahaan.

Karena itu, sangat diharapkan keterlibatan dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR). Diharapkan, program-program sosial tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstreme.

"Intinya mereka (perusahaan) siap. Diantaranya melalui program CSR yang ada wilayah operasi mereka," jelas Heriyanto lagi.

Sebagai informasi sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, Pemda dan peran serta masyarakat.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi di daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Wagubri meminta agar kepala OPD membuat roadmap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, lalu menyusun upaya terobosan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan melakukan langkah-langkah konvergensi instrumen kebijakan pusat dan daerah.

Sementara Kepala DLHK Riau, Mamun Murod berharap, keterlibatan dunia usaha bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan Inpres Jokowi, guna menurunkan kemiskinan ekstreme.

Salah satunya dengan menerapkan sistem pola bapak angkat. Pola ini bisa diterapkan khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem khususnya berada di wilayah operasional perusahaan.

"Bagaimana perusahaan bisa menjadi bapak angkat. Karena itu, harus ada aksi nyata. Ini perlu, karena menurunkan kemiskinan ini semua harus terlibat," ungkap Murod. ***

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Daud Mahmud

Tags

Rekomendasi

Terkini

X