Evaluasi penempatan guru PPPK tahun 2024 kata Dody, oleh Pj Gubri, dimaksudkan akan bisa mengacu pada R8 dan data Dapodik serta analisis kebutuhan guru sekolah.
"Penjabat Gubernur Riau harus segera melakukan evaluasi, sebelum masalah ini masuk ke ranah hukum," ujar Dody.
Herannya, jam pelajaran yang pada sekolah induk sudah cukup dan melimpah, malah terlempar dari sekolah induk ke sekolah lain di penempatan PPPK.
Dan, anehnya di sekolah tempat PPPK ditempatkan terdapat guru mata pelajaran yang serupa sampai tiga orang.
Dari 114 nama tersebut yang dinilai salah penempatan PPPK oleh Disdik Riau dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), diperkirakan masih akan terus bertambah.
Penempatan PPPK terindikasi mengabaikan dokumen R8 atau analis kebutuhan guru dan dokumen data sistem Dapodik tentang kebutuhan setiap di setiap Guru di sekolah.
Terkait dengan penempatan guru SMA dan SMK PPPK, sampai berita ini tayang pihak Disdik Riau belum berhasil dikonfirmasi terkait kegaduhan para guru SMA sederajat soal penempatan PPPK di Riau. ***
