Kedua, pada poin 18, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat pemberian akses kelola dan peningkatan kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial dan multi usaha kehutanan. Namun, Inpres ini tidak disambut baik seperti Inpres penggunaan mobil listrik oleh Syamsuar.
Temuan Jikalahari kemiskinan ekstrem terjadi di wilayah masyarakat adat dan tempatan yang wilayahnya dikuasai oleh korporasi hutan tanaman Industri (HTI) dan sawit.
Melalui Inpres ini, harusnya Syamsuar bisa merekomendasikan kepada Menteri ATR/BPN dan Menteri LHK untuk melakukan penataan aset dan evaluasi terhadap izin korporasi yang ada di Riau seperti APP dan APRIL Grup yang berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan dan diberikan kepada masyarakat dengan skema reforma agraria berupa perhutanan sosial dan tanah
obyek reforma agraria sesuai dengan Inpres.
Pasca diterbitkan pada 16 Januari 2023, Instruksi untuk Gubernur Riau Syamsuar juga belum ada realisasi. Syamsuar juga belum melakukan sosialisasi terkait ini. Temuan Jikalahari, keanekaragaman hayati di Riau terus berkurang akibat hadirnya korporasi HTI dan sawit. Ini yang mengakibatkan terjadi konflik antara satwa dan manusia.
Catatan Jikalahari, sejak 2018 khusus di lansekap Kerumutan, sudah 10 orang meninggal diterkam harimau, delapan orang di antaranya berada di konsesi korporasi HTI dan perkebunan sawit: PT Satria Perkasa Agung, PT Bhara Induk pada 2019, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Riau Indo Agropalma, PT Peranap Timber, PT Tabung Haji Indo Plantation, dan PT Uniseraya.
Mestinya, Syamsuar mengutamakan utamakan Inpres yang mementingkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta lingkungan hidup yang baik untuk generasi sekarang dan mendatang. Apalagi terkait mobil listrik, Presiden Jokowi hanya mendorong dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan bisa dengan cara sewa atau memilih kendaraan listrik yang lebih murah.
“Dibanding membeli mobil listrik mewah untuk pejabat, Bukankah Riau lebih mengalokasikan Rp10,4 miliar untuk penanggulangan karhutla, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pelestarian keanekaragaman hayati, bukan?” kata Made Ali.
Bukan kali ini saja Syamsuar mengistimewakan pejabat elit, sebelumnya, Syamsuar lewat Keputusan Gubernur KPTS 1945/XII/2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang berlaku berlaku Januari 2023. Tambahan penghasilan untuk 170 pejabat elit Pemprov Riau menyedot APBD Rp 3,8 miliar per bulan, di mana Kepala Dinas hingga Sekda mendapat TPP berkisar Rp 34 juta hingga Rp90 juta per bulan.
‘’Jikalahari mendesak Presiden Jokowi jangan doyan mengeluarkan instruksi bila tak ada sanksi saat instruksi tidak dijalankan, karena tidak semua instruksi yang diterbitkan dijalankan oleh Gubernur Syamsuar,’’ demikian Made Ali. ***
