PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Selama dua tahun belakangan, DPRD Riau banyak menerima keluhan dari kontraktor lokal yang di-sub-kan oleh kontraktor utama dalam pengerjaan proyek-proyek besar di PT Chevron.

Keluhan yang disampaikan, salah satunya berkaitan dengan masih banyaknya tunggakan utang yang belum dibayarkan perusahaan utama ke kontraktor lokal. Mayoritas, kontraktor utama berdomisili di Jakarta.

"Awalnya kontraktor utama atau besar, mendapatkan proyek di PT Chevron, proyek tersebut diserahkannya kepada kontrakror lokal untuk dikerjakan, ya seperti di-sub-kan gitulah. Proyek selesai, ternyata ada tunggakan utang kontraktor besar yang belum dibayarkan ke kontraktor lokal," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Rabu (22/06/2016).

Bukan hanya itu saja, banyak kontraktor utama yang menggunakan modal kontraktor lokal untuk menjalankan usahanya itu. Politisi Demokrat ini sangat menyayangkan hal itu dan menganggap persoalan tersebut sudah tidak fair bagi kontraktor lokal.

"Kasihan perusahaan lokal, mereka mengharapkan pekerjaannya itu sebagai penyangga ekonomi mereka, malah justru menderita karena tidak dibayar. Kalau seperti ini, berarti banyak kontraktor nakal yang ditunjuk PT Chevron," ungkapnya.

Lebih lanjut ia terlebih dahulu akan mengkaji laporan tersebut untuk kemudian akan ditindaklanjuti komisi yang bersangkutan. Apakah Komisi A selaku komisi hukum atau Komisi C selaku komisi yang membidangi perekonomian.

"Bagusnya, proyek besar itu diserahkan langsung ke kontrakor lokal, tidak usah di sub seperti itu. Dulu Caltex melakukan itu dan banyak kontraktor lokal yang merasa nyaman dengan proyek yang diberikan," tukasnya. (rs2)