PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Kendati berkasnya sudah diserahkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau belum bisa menindaklanjuti draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
"RTRW Riau belum bisa direkomendasikan untuk dibentuk Pansus karena kita ingin duduk bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Riau," kata Ketua BP2D Asri Auzar, usai melakukan hearing dengan intansi terkait, Senin (20/06/2016).
Langkah ini menurutnya perlu dilakukan, apalagi persoalan RTRW Riau ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di Riau. Juga, berkaitan dengan nilai investasi yang masuk ke seluruh daerah di Riau.
"Kata kepala Bappeda, nilai investasi yang masuk ke Riau mencapai Rp70 triliun. Investasi tidak bisa dilaksanakan karena terganjal RTRW. Ini persoalan yang mesti diseleaiakan, makanya kita akan lakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada," ungkapnya.
Lebih lanjut sekretaris Komisi D ini mengatakan, pembahasan RTRW Riau ini direncankan akan dilakukan setelah lebaran ini. Dalam pertemuan nanti, pihaknya meminta masukan dan saran apa saja yang diinginkan pemerintah kabupaten/kota setempat.
"Seluruh masukan dalam pertemuan tadi akan kita tampung dan menjadi poin dalam pembahasan RTRW ini lebih lanjut," tutupnya. (rs2)
