Tidak sedikit konten politik yang akhirnya lebih menonjolkan sisi hiburan ketimbang pendidikan politik.
Dalam konteks ini, media sosial memang membuka peluang besar bagi kandidat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius bagi kualitas demokrasi lokal.
Tapi perlu diingat bahwa media sosial dapat menciptakan demokrasi semu apabila masyarakat hanya disuguhi pencitraan tanpa substansi.
Demokrasi digital berisiko melahirkan politik yang dangkal jika masyarakat hanya menilai kandidat dari viralitas dan popularitas media sosial.
Keberhasilan seorang calon kepala daerah seharusnya tetap diukur dari kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar kemampuan membangun konten viral.
Selain itu, maraknya penggunaan buzzer politik, penyebaran hoaks, hingga kampanye hitam juga menjadi persoalan serius dalam Pilkada 2024.
Serangan digital terhadap lawan politik semakin sering terjadi melalui potongan video yang dipelintir, narasi provokatif, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Situasi ini membuat masyarakat dituntut lebih kritis dalam menerima informasi politik di media sosial.
Pemilih tidak boleh hanya terpukau oleh pencitraan digital yang menarik secara visual, tetapi juga harus mampu menilai rekam jejak dan kualitas kandidat secara objektif.
Pada akhirnya, Pilkada 2024 menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar alat pelengkap kampanye, melainkan instrumen utama pembentuk opini dan elektabilitas politik.
Kandidat yang mampu menguasai ruang digital memang memiliki peluang besar memenangkan perhatian publik.
Namun demokrasi yang sehat tetap membutuhkan keseimbangan antara popularitas digital dan kualitas kepemimpinan yang nyata.
Sebab pada akhirnya, masa depan daerah tidak ditentukan oleh siapa yang paling viral di media sosial, melainkan oleh siapa yang paling mampu bekerja untuk rakyat setelah memenangkan kekuasaan. ***
M. Asrar Rais