Oleh: Novrizon Burman
PERSOALAN limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) warisan operasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan kembali menjadi perhatian.
Di tengah tuntutan percepatan pemulihan lingkungan pasca alih kelola wilayah kerja migas terbesar di Indonesia itu, proses penanganan limbah justru dinilai berjalan sangat lamban.
Sorotan mengarah kepada SKK Migas yang diduga belum memberikan persetujuan terhadap usulan pemenang tender jasa pengelolaan limbah tanah terkontaminasi minyak bumi (TTM) Area WK Rokan Paket C dengan nomor tender SPHR00080C.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa usulan calon pemenang tender sebenarnya telah lama diajukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada SKK Migas, lebih dari 3 bulan.
Namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang diterbitkan, sehingga timbul sak wasangka ada dugaan penyendaraan menunggu komitmen dari calon pemenang.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan, mengingat persoalan limbah TTM kategori B3 di Blok Rokan bukan masalah kecil.
Volume limbah disebut mencapai sekitar 6 juta meter kubik dan sebagian besar merupakan warisan operasi panjang Chevron sebelum pengalihan pengelolaan kepada PHR pada 9 Agustus 2021.
Dalam ketentuan lingkungan hidup, limbah B3 wajib dipulihkan dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
Karena itu, keterlambatan proses pemulihan berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi lingkungan maupun tata kelola adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Yang menarik, PHR saat ini menggunakan skema kontrak gross split yang pada prinsipnya memberikan keleluasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan bisnis.
Namun khusus untuk proyek pemulihan limbah TTM eks CPI, mekanismenya berbeda.
Hal itu diduga berkaitan dengan sumber pembiayaan pemulihan limbah tersebut.
BERITA TERKAIT: