Sejumlah PWI Provinsi yang mendukung penegakkan PD PRT organisasi dan hadir pada KLB 18 Agustus 2024, dibekukan oleh Hendri Ch Bangun yang sudah diberhentikan DK.
Tidak cukup sampai di situ. Hendri juga menunjuk Plt di provinsi-provinsi yang dibekukannya itu. Friksi PWI Pusat pun menjalar ke daerah.
PWI Sumbar Solid
PWI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sejak awal berusaha tegak lurus dengan aturan organisasi (PD PRT, Kode Etik, dan Kode Perilaku Wartawan, termasuk satu dari sekian PWI Provinsi yang dibekukan Hendri Ch Bangun. Untungnya di Sumbar, dampaknya tidak terlalu besar.
“Alhamdulillah, seluruh pengurus PWI Provinsi, kota dan kabupaten se-Sumbar solid. Tidak ada yang terpengaruh dengan situasi di pusat. Seluruh kegiatan dan program PWI di Sumbar, jalan. Pengurus harian bersama DKP telah mengkomunikasikan situasi PWI Pusat itu kepada semua mitra yang ada di Sumbar, termasuk gubernur. Pak gubernur dan mitra kita, Alhamdulillah, paham,” ujar Ketua PWI Sumbar, Widya Navies.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dalam beberapa kali pertemuan dengan pengurus PWI Sumbar selalu mengingatkan, agar para anggota PWI di Sumbar, untuk tetap bersatu dan tidak terjebak dalam friksi PWI pusat.
“Masalah di pusat, jangan sampai mengganggu apalagi merusak hubungan sesama wartawan di Sumbar. Tetaplah kompak. Kita di daerah perlu kompak dan bersatu membangun Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi saat bertemu Ketua PWI Widya Navies dan saya di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (5/2/2025) malam.
Terkait momentum HPN, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah berperan aktif mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di Ranah Minang.
“Pers bukan hanya sebagai pilar keempat demokrasi, tapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Demikianlah, hakekatnya pers dari waktu ke waktu tetap dibutuhkan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya.
Kendati suasana HPN 2025 diliputi rasa prihatin, namun semangat mengabdi untuk kepentingan publik, tidak boleh surut.
Momentum HPN sejatinya jadi ajang refleksi dan memperbaiki diri bagi pers, bagi media dan bagi wartawan yang menghadapi tantangan kompleks akhir-akhir ini.
Badai disrupsi digital belum reda. Masih bergejolak dan berputar-putar. Pekan-pekan belakangan muncul lagi tantangan baru.
Regulasi pengetatan anggaran dari pusat sampai ke daerah. Salah satu poin krusialnya adalah pengetatan anggaran untuk publikasi dan pencetakan.
Bisakah pers tetap independen dan berintegritas? (bersambung)
Wartawan Utama