Langkah konfrontasi lazim digunakan ketika kesaksian saling bertentangan.
Namun, dalam perkara ini, dampaknya bisa lebih luas: menggoyahkan legitimasi BAP sebagai fondasi dakwaan.
Saksi Saling Bantah, Dakwaan Jaksa Terancam Gugur
Dimintai pendapatnya, praktisi hukum Dr (c) Raden Adnan, S.H., M.H., menilai inkonsistensi keterangan saksi berpotensi melemahkan dakwaan secara fundamental.
Menurut dia, KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) tetap menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti sah, tetapi dengan syarat saling bersesuaian.
“Kalau kesaksian saling bertentangan secara mendasar, nilainya menjadi lemah. Itu tidak cukup untuk membentuk keyakinan hakim,” kata Adnan, pada Jumat, 24 April 2026.
Dosen Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana Universitas Terbuka ini merujuk Pasal 235 ayat (1) yang mengatur posisi keterangan saksi.
Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya alat bukti, melainkan juga konsistensinya.
Ketika satu alat bukti justru meniadakan yang lain, ruang keraguan terbuka lebar.
Dalam kondisi seperti itu, asas in dubio pro reo bekerja: keraguan harus berpihak pada terdakwa.
"Jika standar pembuktian minimum tak terpenuhi, hakim berwenang menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak)," sebut Dosen/Guru Militer (Gumil) Kodiklat TNI ini.
Adnan juga mengingatkan implikasi Pasal 299 ayat (2) KUHAP baru. Putusan bebas bersifat final dan tak dapat diajukan kasasi.
Artinya, sekali majelis menyimpulkan dakwaan tak terbukti—terlebih akibat kesaksian yang saling bertabrakan—perkara berhenti di titik itu.
Bagi jaksa, situasi ini menjadi ujian. Mereka tak hanya harus membuktikan peristiwa pidana, tetapi juga memastikan setiap saksi menguatkan narasi yang sama.
Sementara bagi majelis hakim, pertarungan kini bergeser: bukan lagi sekadar menilai bukti, melainkan memilah mana keterangan yang dapat dipercaya.