Relokasi mandiri yang ditawarkan pemerintah kepada warga dinilai sebagai jalan tengah, namun upaya itu kerap dipatahkan oleh tekanan massa dan dalih “kearifan lokal”.
Satgas PKH berkeras bahwa wilayah TNTN bukan tanah garapan masyarakat, melainkan hutan negara yang harus dikembalikan fungsinya sebagai habitat satwa langka seperti gajah Sumatera dan harimau.
“Ini bukan hanya soal sawit, ini soal menyelamatkan masa depan hutan dan mencegah kerusakan ekologis yang lebih parah,” kata Dody.
Besok, Kamis 19 Juni 2025, akan jadi hari penting. Satgas menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang dicurigai sebagai otak mobilisasi massa.
Beberapa nama disebut berasal dari kalangan tokoh masyarakat, mantan pejabat desa, bahkan pemilik lahan sawit yang telah ditertibkan dalam gelombang pertama operasi Satgas PKH.
“Kalau relokasi gagal, maka penyelamatan hutan juga gagal. Kita harus berani menelusuri siapa yang membiayai dan mengorganisasi perlawanan terhadap negara,” ujar sumber lain di tubuh Satgas.
Rebutan Legitimasi di Akar Rumput
Tak sedikit pihak menilai bahwa keberadaan massa dalam jumlah besar adalah hasil dari distorsi informasi di akar rumput.
Narasi bahwa negara ingin menggusur warga dianggap sengaja dibentuk untuk menciptakan sentimen anti-penertiban.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait skema relokasi dan ganti rugi.
Meski begitu, aparat menganggap bahwa upaya pembangkangan hukum dengan memanfaatkan celah emosi masyarakat harus segera diputus.
“Kalau tidak, kekuatan jahat akan terus menggunakan rakyat sebagai tameng,” ujar Dody.
Satgas PKH menegaskan bahwa gelombang penertiban akan terus bergulir.
Setelah aksi ini, perhatian tertuju pada siapa yang akan terseret.
Dan, apakah negara benar-benar mampu menang melawan kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik daun-daun sawit. ***