“Kalau RUPS itu sah, seharusnya sudah ada perubahan di SK Menkumham. Faktanya sampai hari ini belum berubah,” ujarnya.
Ida menilai polemik ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu tata kelola BUMD serta kinerja perusahaan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Ia pun menyayangkan adanya pihak-pihak yang tetap melanjutkan proses seleksi di tengah persoalan legalitas yang belum tuntas.
“BUMD adalah bagian penting dari pendapatan daerah. Kalau prosesnya tidak sesuai aturan, dampaknya bisa luas,” kata Ida. ***
Ida Yulita sebut seleksi direksi SPR berpotensi melawan hukum karena statusnya masih sah tercatat di AHU Kemenkumham hingga kini
