JAKARTA — Advokat dan Penyuluh Antikorupsi Muda, Bobson Samsir Simbolon, SH, mengungkap tujuh kejanggalan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau berinisial AW pada 3 November 2025.
Ia menilai, keterangan resmi lembaga antirasuah itu dalam konferensi pers dua hari setelah penangkapan justru menimbulkan tanda tanya baru di publik.
Dalam siaran pers yang diterima Riau Satu, Rabu, 12 November 2025, penyuluh tersebut menyebut kronologi dan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK tidak konsisten dengan fakta lapangan.
Ia khawatir, ketidakjelasan itu bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum di daerah.
“Sebagai masyarakat Riau, saya juga bertanya-tanya atas banyaknya kejanggalan yang terjadi saat OTT tersebut,” ujarnya.
“Semoga rekan-rekan jurnalis dapat menanyakan hal ini kepada KPK agar publik tidak disuguhi informasi sepihak," imbuh Bobson seraya menguraikan tujuh kejanggalan OTT KPK terhadap Gubernur Riau.
1. Tak Dijelaskan Perintah Pemerasan
Kejanggalan pertama, menurutnya, KPK tidak pernah menjelaskan kapan dan di mana Gubernur AW memerintahkan bawahannya—MAS dan DNS—untuk meminta uang kepada kepala unit pelaksana teknis (UPT).
Sebaliknya, yang muncul di konferensi pers adalah penggunaan diksi “hanya satu matahari” dan “jatah preman” yang disebut membangun kesan negatif di publik.
“Diksi itu tidak menggambarkan adanya niat memaksa atau mengancam sebagaimana unsur pemerasan,” katanya.
2. Representasi yang Tak Berdasar
Kedua, ia menilai pernyataan KPK yang menyebut MAS dan DNS sebagai representasi dari AW adalah bentuk kekeliruan hukum.
Dalam tindak pidana, kata dia, peran pelaku tidak bisa diwakilkan karena tanggung jawab pidana bersifat personal.
“Jika peran pelaku bisa diwakilkan, maka batas antara pelaku utama dan pembantu menjadi kabur,” ujarnya.
