Aparat yang seharusnya menjaga ketertiban justru tampil sebagai pelindung kepentingan korporasi.
Sementara itu, warga adat yang mempertahankan tanah dan hutan justru dikriminalisasi.
“Negara semestinya hadir melindungi rakyat, bukan menjadi alat legitimasi bagi kepentingan modal,” kata Muhlis Ibrahim.
Ia menilai, kriminalisasi terhadap masyarakat adat adalah bentuk pembungkaman terhadap hak konstitusional warga negara dalam memperjuangkan lingkungan hidup.
Pola ini bukan hal baru. Di berbagai wilayah Maluku Utara—dari Obi hingga Weda—skema serupa berulang: warga yang menolak tambang dipenjara, sementara perusahaan terus menambang nikel yang sebagian besar diekspor ke luar negeri.
Keadilan yang Kian Terpinggirkan
Struktur kepemilikan PT Position memperlihatkan cengkeraman modal global yang berpadu dengan patronase elite nasional dan lokal.
Dalam sistem semacam ini, hukum sering kali menjadi pagar investasi, bukan penjaga keadilan.
“Ketika aparat tunduk pada modal dan kepentingan politik, keadilan berubah menjadi komoditas yang bisa dibeli,” ujar Muhlis.
Kasus Maba Sangaji bukan sekadar perkara hukum, melainkan ujian moral bagi negara: berpihak pada rakyat dan bumi, atau pada kuasa modal yang merusak keduanya.
“Selama masih ada yang menulis dan bersuara, keadilan belum mati,” kata Muhlis menutup pernyataannya. ***
