“Kami mendapati adanya penunjukan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang pelayanan publik. Guru dan tenaga kesehatan yang sebelumnya ditunjuk karena kompetensinya kini digantikan oleh pihak yang tidak jelas rekam jejaknya,” kata Kasrul.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun Dinas PMK terkait polemik ini. ***
