“Kami sejak awal mengkritik dominasi militer dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan, baik dari segi substansi maupun mekanisme kerjanya. Kekhawatiran terbesar kami adalah semakin banyak rakyat yang akan menjadi korban penggusuran atas nama penertiban kawasan hutan. Oleh sebab itu, Walhi secara nasional berkomitmen mengawasi kerja Satgas ini dengan serius,” ungkap Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional.
Walhi berharap Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. Organisasi ini juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna memastikan penegakan hukum yang transparan dan efektif terhadap kasus-kasus korupsi SDA. ***
