Sebut Peralihan Daya Listrik Belum Tepat, Menteri ESDM: Kami sedang Fokus Memperbaiki Data

- Senin, 19 September 2022 | 15:35 WIB
Ilustrasi. (f: Pikiran-Rakyat.com)
Ilustrasi. (f: Pikiran-Rakyat.com)

JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beranggapan bahwa kebijakan pengalihan daya listrik tidak tepat dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah, itu kan nggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif," ucapnya.

Lebih lanjut, Arifin mengimbuhkan bahwa pihaknya sedang fokus untuk memperbaiki data penerima subsidi listrik 450 VA agar tepat sasaran.

"Kalau penataan tepat sasaran, kami sedang proses mengarah itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya," tuturnya, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com.

"Kita sudah petakan, tapi kita sudah update lagi. Karena dengan kejadian pandemi covid, kondisi sekarang ini, kan pasti berubah. Harus ada yang kita update," ujarnya, melanjutkan penjelasan.

Hal itu dilakukan oleh Menteri ESDM sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berbeda dengan Arifin, sebelumnya Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan bahwa kebijakan tersebut diusulkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, ia menyebutkan bahwa peralihan daya listrik tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah minyak bumi yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," katanya, Senin, 19 September 2022.

Meski demikian, usulan pengalihan daya listrik tersebut tidak akan diberlakukan untuk rumah tangga yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki penghasilan kurang dari 1.9 dolar AS atau sekitar Rp 28 ribu per hari.

Halaman:

Editor: Evi Endri

Tags

Terkini

X