JAKARTA, RIAUSATU.COM — Pengakuan direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) bahwa arus kas (cash flow) perusahaan berada dalam kondisi negatif mendorong Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.
Langkah itu dinilai penting untuk mengungkap kondisi keuangan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sekaligus menelusuri penyebab tersendatnya pengembalian dana (refund) kepada konsumen proyek LRT City.
Usulan tersebut disampaikan Maruarar usai menerima audiensi puluhan konsumen LRT City di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, para pembeli mengadukan unit hunian yang tak kunjung diserahterimakan meski sebagian telah menunggu hingga bertahun-tahun.
Mereka juga meminta pemerintah membantu proses pengembalian dana secara penuh.
Momentum audiensi itu menjadi sorotan setelah Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, secara terbuka mengakui kondisi keuangan perusahaan tengah mengalami tekanan likuiditas yang berat.
Menurut dia, situasi tersebut membuat perusahaan kesulitan memenuhi tuntutan refund dari para konsumen.
"Saya kalau melihat kondisi, baru dua minggu saya pelajari, Pak. Jadi dari sisi performance keuangan di ADCP saat ini likuiditasnya sudah sangat jeblok. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah, kondisinya sudah," kata Indra.
Saat Maruarar menanyakan kondisi arus kas perusahaan, Indra menjawab singkat, "Cash flow-nya negatif."
Ia menjelaskan, hingga Juni 2026 arus kas operasional ADCP tercatat minus sekitar Rp900 juta.
Mendengar penjelasan tersebut, Maruarar langsung menyatakan akan mengusulkan kepada BPK agar melakukan audit investigatif terhadap ADCP.
Menurutnya, audit diperlukan agar pemerintah memperoleh data yang utuh mengenai kondisi perusahaan, termasuk akar persoalan yang menyebabkan pengembalian dana kepada konsumen tidak berjalan.
"Oke, saya rasa ini kan Adhi Karya ya. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ketemu sama BPK. Saya minta bolehlah diaudit saja Pak, kalau perlu audit investigasi saja. Saya usulkan saja ya. Saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan. Supaya kita punya database yang jelas Pak, data yang jelas," ujar Maruarar.
Ia menegaskan, hasil audit investigatif diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kondisi keuangan perusahaan sekaligus menentukan langkah penyelesaian terhadap berbagai keluhan konsumen.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah konsumen menyampaikan pengalaman mereka setelah proyek yang dijanjikan tak kunjung rampung.