JAKARTA, RIASAUTU.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat temuan signifikan pada dua badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertambangan, yakni PT Timah dan PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID).
Temuan tersebut menunjukkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara hingga mencapai Rp36,14 triliun pada semester II tahun 2024.
Ketua BPK Isma Yatun mengungkapkan hal itu dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Secara keseluruhan, selama semester tersebut, BPK menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 43,43 triliun dari berbagai sektor.
“Angka tersebut berasal dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk kerugian dan potensi kerugian serta kekurangan penerimaan negara,” ujar Isma.
Porsi terbesar temuan berasal dari sektor pertambangan, khususnya dua BUMN, yakni PT Timah dan Mind ID.
Temuan ini memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar dilakukan pemantauan dan audit menyeluruh terhadap holding pertambangan negara tersebut.
Pemerhati intelijen dan pengamat korporasi negara, Sri Radjasa MBA, menilai angka yang disampaikan BPK merupakan indikasi bahwa pengelolaan Mind ID selama ini memiliki celah besar terhadap praktik penyimpangan.
Ia menyoroti masa kepemimpinan Direktur Utama sebelumnya, Hendi Prio Santoso, yang dinilai membangun struktur manajemen tertutup.
“Dalam hasil penelusuran, jabatan strategis di anak-anak perusahaan Mind ID disebut banyak diisi oleh orang-orang dekat mantan Dirut. Struktur ini mengarah pada pola monopoli kekuasaan di tubuh holding dan menimbulkan potensi praktik korupsi sistemik,” kata Sri, Jumat (308/5/2025), di Jakarta.
Mind ID merupakan strategic holding yang membawahi beberapa perusahaan tambang negara, antara lain PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Inalum, serta memiliki saham di PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia.
Dengan peran strategis tersebut, tata kelola perusahaan menjadi krusial dalam menjaga penerimaan negara.
Penggantian kepemimpinan di tubuh Mind ID yang kini dipimpin Maroef Sjamsoeddin dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola.
Maroef sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
